Berita TerbaruPemerintahan

Nasib Upah Pekerja Ciamis 2027 Menunggu Keputusan Gubernur, Ini Tiga Usulannya

Tjiamis;- Besaran upah minimum pekerja di Kabupaten Ciamis untuk 2027 belum menemui kepastian. Meski Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp3 juta, nominal Upah Minimum Kabupaten (UMK) Ciamis masih menunggu keputusan Gubernur Jawa Barat.

Dewan Pengupahan Kabupaten Ciamis telah merampungkan pembahasan melalui rapat pleno, Sabtu (21/11/2026). Dalam forum tersebut, muncul tiga alternatif besaran UMK 2027, yakni Rp2.545.000, Rp2.538.000, dan Rp2.532.000.

Ketiga angka tersebut merupakan hasil perhitungan dari sejumlah unsur yang terlibat dalam Dewan Pengupahan. Seluruhnya akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah provinsi sebelum menetapkan besaran upah minimum di Kabupaten Ciamis.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Ciamis, Dase Fadlil Yusdy Mubarak, menjelaskan pembahasan UMK mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengupahan.

Tim menggunakan UMK Ciamis 2026 sebesar Rp2.373.644 sebagai dasar perhitungan. Selain itu, terdapat dua indikator ekonomi yang menjadi pertimbangan, yakni inflasi sebesar 3,16 persen dan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37 persen.

Menurut Dase, masing-masing unsur telah menyampaikan saran dan perhitungan dalam rapat pleno. Hasilnya kemudian dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.

KSPSI Usulkan UMK Ciamis Rp2,545 Juta

Dari unsur serikat pekerja, Ketua DPK KSPSI Kabupaten Ciamis, Iwan Erawan, mengajukan besaran UMK 2027 sebesar Rp2.544.249,66 atau dibulatkan menjadi Rp2.545.000.

Perhitungan tersebut menggunakan nilai alpha 0,75 dengan persentase penyesuaian sebesar 7,1875 persen. Jika usulan ini diterapkan, pekerja berpotensi memperoleh kenaikan upah sebesar Rp170.605,66 dibandingkan UMK 2026.

Iwan menyebut penghitungan tersebut mempertimbangkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Namun, pihaknya juga memperhatikan kemampuan perusahaan agar penyesuaian upah tidak mengganggu keberlangsungan usaha maupun berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Alhamdulillah, hari ini kami dari unsur KSPSI telah melaksanakan rapat pleno. Untuk hasilnya, kami membuat berita acara pengajuan UMK sebesar Rp2.544.249,66 sebagai rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat,” kata Iwan.

Ia berharap pemerintah provinsi mempertimbangkan usulan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Ciamis.

APINDO Ajukan Angka Rp2,538 Juta

Sementara itu, unsur pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Ciamis mengajukan besaran UMK 2027 sebesar Rp2.537.876,43 atau dibulatkan menjadi Rp2.538.000.

Ketua APINDO Ciamis, Wikky Hendawan, menjelaskan pihaknya menggunakan nilai alpha 0,70 dengan persentase penyesuaian sebesar 6,919 persen.

Berdasarkan perhitungan tersebut, usulan UMK mengalami kenaikan Rp164.232,43 dibandingkan tahun sebelumnya.

Wikky mengatakan, APINDO mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi, serta hasil survei BPS dalam menyusun angka pengajuan.

“APINDO Kabupaten Ciamis mengusulkan perhitungan dengan nilai alpha 0,70, sehingga besaran UMK menjadi Rp2.538.000. Ada kenaikan upah sekitar Rp164.000. Angka ini kami rekomendasikan untuk diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat,” ujar Wikky.

Ia mengakui pembahasan dalam rapat pleno berlangsung cukup panjang. Hal itu karena setiap unsur memiliki pandangan dan pertimbangan berbeda dalam menentukan besaran kenaikan upah.

Alternatif Ketiga Mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak

Selain usulan dari KSPSI dan APINDO, terdapat alternatif ketiga yang menggunakan pendekatan 70 persen dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten Ciamis.

Dengan nilai KHL sebesar Rp3.615.805, perhitungan tersebut menghasilkan UMK sebesar Rp2.531.063,50 atau dibulatkan menjadi Rp2.532.000.

Jika dibandingkan, ketiga usulan tersebut memiliki rentang selisih sekitar Rp13.000. Usulan tertinggi berasal dari perhitungan dengan alpha 0,75, sedangkan nominal terendah menggunakan pendekatan 70 persen dari KHL.

Adapun gambaran tiga alternatif UMK Ciamis 2027 sebagai berikut:

  1. Rp2.545.000, menggunakan alpha 0,75.
  2. Rp2.538.000, menggunakan alpha 0,70.
  3. Rp2.532.000, menggunakan pendekatan 70 persen KHL.

UMP Jabar 2027 Sudah Ditetapkan Rp3 Juta

Di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3 juta melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026.

Keputusan tersebut ditetapkan di Bandung pada 20 November 2026 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Dalam ketentuan itu juga disebutkan kabupaten/kota yang tidak menetapkan UMK 2027 akan menggunakan UMP Jawa Barat sebagai acuan upah minimum.

Selain itu, perusahaan yang belum mampu memenuhi ketentuan UMP dapat mengajukan permohonan pengecualian upah minimum kepada Gubernur Jawa Barat sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, ketiga alternatif UMK Ciamis 2027 belum dapat dianggap sebagai angka final. Penetapan resminya masih menjadi kewenangan Gubernur Jawa Barat setelah menerima dan mempertimbangkan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan.

Pekerja maupun pelaku usaha di Kabupaten Ciamis kini menunggu keputusan tersebut untuk mengetahui besaran upah minimum yang akan berlaku mulai tahun depan. (Red)

Back to top button