Strategi Digitalisasi Ciamis Dilirik BI Kediri, Pengelolaan PAD Jadi Sorotan
Tjiamis;- Strategi digitalisasi Ciamis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah menarik perhatian Bank Indonesia (BI) Kediri, Jawa Timur. Melalui kunjungan ke Kabupaten Ciamis, BI Kediri bersama sejumlah perwakilan pemerintah daerah ingin mempelajari praktik elektronifikasi transaksi yang dinilai dapat mendukung transparansi sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pembahasan tersebut berlangsung dalam kegiatan Capacity Building & Replikasi Best Practice Tim Percepatan dan Pengendalian Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam Akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini mempertemukan jajaran Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan sejumlah perwakilan pemerintah daerah di wilayah kerja BI Kediri. Mereka membahas penerapan transaksi nontunai, penguatan sistem keuangan daerah, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi mengatakan kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi Ciamis untuk membagikan pengalaman dalam membangun ekosistem digital pemerintahan.
Menurutnya, keberhasilan strategi digitalisasi Ciamis tidak hanya bergantung pada teknologi. Komitmen pimpinan daerah, konsistensi perangkat daerah, serta dukungan masyarakat juga memegang peranan penting.
“Pertama, kita punya semangat Guyub Ngawangun Galuh. Kemudian, Bupati juga memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan digitalisasi. Masyarakat pun menyambut baik upaya tersebut. Kolaborasi ini menjadi salah satu modal penting dalam mempercepat digitalisasi daerah,” kata Andang.
Strategi Digitalisasi Ciamis Dorong Transparansi Pengelolaan PAD
Andang menjelaskan, salah satu sasaran penting digitalisasi pemerintahan ialah memperbaiki sistem penerimaan dan pengawasan keuangan daerah, terutama dalam pengelolaan PAD.
Melalui transaksi elektronik, setiap pembayaran masyarakat dapat tercatat secara langsung dalam sistem. Mekanisme ini memudahkan pemerintah melakukan pemantauan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pencatatan dan pengumpulan uang secara manual.
Dengan sistem pembayaran yang lebih terintegrasi, pemerintah daerah juga dapat mempersempit potensi kebocoran penerimaan serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
“Yang kita dorong bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi bagaimana transaksi itu bisa lebih efektif, lebih cepat, dan langsung tercatat. Tidak perlu lagi ada proses pengumpulan secara manual. Dengan begitu, transparansi dan akuntabilitas bisa lebih terjaga,” ujarnya.
Ia menegaskan, penerapan transaksi digital harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi sekaligus memastikan infrastruktur pembayaran elektronik dapat diakses dengan mudah.
Baca juga: Rest Area Karangkamulyan Ciamis, Tempat Istirahat Nyaman dengan Ragam Kuliner
Penguatan TP2DD Percepat Elektronifikasi Transaksi Daerah
Selain menyoroti pengelolaan PAD, kegiatan tersebut juga membahas penguatan kapasitas Tim Percepatan dan Pengendalian Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Menurut Andang, pemerintah membutuhkan sumber daya manusia yang memahami sistem digital agar penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) berjalan optimal.
Ketersediaan aplikasi saja tidak cukup. Setiap perangkat daerah harus mampu mengintegrasikan sistem kerja, memahami mekanisme transaksi elektronik, serta menjaga konsistensi pelaksanaannya.
Melalui kegiatan capacity building, para peserta diharapkan memperoleh pemahaman lebih luas mengenai kebijakan dan strategi percepatan transaksi digital di lingkungan pemerintahan.
BI Kediri Pelajari Praktik Digitalisasi Ciamis
Kunjungan BI Kediri juga menjadi bagian dari upaya replikasi praktik baik atau best practice antardaerah. Pengalaman Kabupaten Ciamis diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan sistem elektronifikasi transaksi.
Meski demikian, Andang mengingatkan setiap daerah perlu menyesuaikan strategi digitalisasi dengan kondisi wilayah, kesiapan infrastruktur, serta karakteristik masyarakatnya.
Ia menilai pertukaran pengalaman seperti ini juga memberikan manfaat bagi Ciamis. Pemerintah daerah dapat mengevaluasi program yang sudah berjalan sekaligus menyerap masukan untuk memperkuat transformasi digital ke depan.
Andang berharap strategi digitalisasi Ciamis tidak sekadar mengubah pola pembayaran tunai menjadi nontunai. Lebih dari itu, penerapan teknologi harus mampu menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan, meningkatkan akuntabilitas PAD, mempercepat pelayanan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah daerah lainnya, Ciamis berupaya memperluas pemanfaatan transaksi digital sebagai bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan.