Kasus Hukum Legislator Ciamis Jadi Sorotan, Pelayanan Publik Disebut Tak Maksimal
Ciamis,- Forum Monitoring Pelayanan Publik Kabupaten Ciamis mendorong internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ciamis untuk menjadikan kasus hukum yang menjerat salah satu kadernya sebagai momentum pemulihan nama baik organisasi.
Ketua Forum Monitoring Pelayanan Publik Kabupaten Ciamis, Andi Ali Fikri, mengatakan bahwa kader PKB bernama Nopi Zaenudin, yang kini duduk di legislatif, tersandung kasus dugaan korupsi dana hibah Bumdes tahun 2016 saat masih menjadi pendamping desa. Saat ini, yang bersangkutan juga tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.
Menurut Andi, persoalan tersebut menjadi sorotan karena Nopi Zaenudin merupakan anggota Komisi A DPRD Ciamis yang membidangi pemerintahan, termasuk pengawasan terhadap pemerintah desa dan Bumdes.
“Karena itu, saya berpandangan perlu segera dilakukan reorganisasi di tubuh PKB sebagai upaya pemulihan nama baik partai. Apalagi, anggota komisi yang membidangi DPMD dan Bumdes justru tersangkut kasus di sektor tersebut,” ungkap Andi di Kantor Kejaksaan Negeri Ciamis, Jumat (22/5/2026).
Ia menegaskan, PKB selama ini dikenal sebagai partai yang lahir dari pemikiran ulama dan berlandaskan nilai siyasah syar’iyyah, yakni politik yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Karena itu, kader partai dituntut menjalankan amanah dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.
“Di PKB, pelayanan keumatan sudah menjadi bagian yang melekat. Ketika ada kader yang tersangkut kasus hukum, tentu pelayanan kepada umat menjadi kurang maksimal,” katanya.
Andi menilai, semakin cepat PKB mengambil langkah tegas terhadap kader yang tersandung kasus, maka citra partai di mata masyarakat juga akan semakin baik. Meski demikian, ia tetap menghormati asas praduga tak bersalah dalam proses hukum yang berjalan.
Menurutnya, langkah reorganisasi dan penyegaran kaderisasi di internal PKB perlu segera dilakukan demi menjaga kepercayaan masyarakat serta memperkuat pelayanan keumatan.
“Ini bisa menjadi momentum penyegaran kaderisasi di internal PKB yang memiliki ideologi jelas tentang keumatan, yakni siyasah syar’iyyah. Artinya, kebijakan seorang pemimpin, termasuk partai politik, harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan konstituennya,” pungkasnya. (Red)