Raih Penghargaan WBK, DPMPTSP Ciamis Terus Tingkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik
Tjiamis,- Pemerintah Kabupaten Ciamis kembali berhasil meraih prestasi di tingkat nasional. Pada Rabu, 11 Februari 2026, Kabupaten Ciamis melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dianugerahi penghargaan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Kepala DPMPTSP Ciamis, Eka Oktaviana, mengungkapkan jika pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen jangka panjang dalam menerapkan reformasi birokrasi yang nyata di Kabupaten Ciamis. Pihaknya telah berupaya memberikan pelayanan dengan prinsip TANGGUH (Transparan, Akuntabel, Nyaman, Giat, Gesit, Unggul, dan Handal).
“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan bentuk konkret dari komitmen kami untuk melaksanakan arahan Bapak Bupati Ciamis dalam memberikan pelayanan yang berlandaskan prinsip TANGGUH,” ujarnya Senin (23/2/2026) di kantornya.
Baca juga: DPMPTSP Ciamis Gelar Forum Konsultasi Publik Kemitraan Berusaha
Eka menegaskan, piagam WBK yang diterima bukan sekadar sebuah penghargaan administratif, tetapi simbol semangat dan tekad dari seluruh jajaran DPMPTSP untuk melakukan perubahan secara menyeluruh. Ada empat area utama yang menjadi fokus utama pasca perolehan predikat ini.
Pertama, penguatan budaya anti-pungli yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan menghilangkan praktik pungutan liar. Kedua, percepatan layanan yang mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan kepastian waktu dalam pelayanan kepada masyarakat.
Ketiga, peningkatan daya tarik investasi untuk menarik lebih banyak investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ciamis. Dan yang terakhir, langkah menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan menjadikan penghargaan WBK ini sebagai pijakan awal untuk mencapai tujuan tersebut.
Eka menambahkan, penghargaan WBK dari Kementerian PANRB ini hanyalah langkah pertama dalam upaya membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ke depannya, fokus utama adalah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
“Ini adalah tahap awal. Target terbesar kami adalah menuju WBBM. Kami ingin agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari reformasi birokrasi yang bersih dan melayani secara penuh,” pungkasnya. (Red)